Haryono Suyono, Januari 14 2017
Bulan Januari ini bisa dianggap sebagai awal gerakan pembangunan berkelanjutan PBB yang diresmikan pada akhir bulan September tahun lalu.
Pembangunan berkelanjutan memiliki target-target ambisius yang mengamanatkan pembangunan inklusif yang harus memberi kesempatan kepada siapa saja tanpa diskriminasi, termasuk para penyandang disabilitas dan lansia, untuk ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.
Oleh karena itu di Indonesia pemerintah dan DPR telah mempersiapkan diri dengan memperbaharui perangkat UU untuk para penyandang disabilitas. PWRI sebagai salah satu Organisasi yang menangani para lanjut usia, mantan pegawai negeri dan pegawai BUMN, dalam Munasnya tahun lalu memutuskan memberi bekal kepada para pensiunan dan calon pensiunan sejak seorang pegawai negeri menginjak usia 50 tahun berupa persiapan mental, ketrampilan dan semangat untuk tetap terjun dalam pembangunan.
Untuk suksesnya arahan baru itu, Pengurus baru PWRI yang dilantik akhir tahun lalu segera mengembangkan anggotanya yang masih sehat dan segar bugar, tidak kurang dari 80 persen dari sekitar 3 juta pegawai yang pensiun, tetap menjadi pendamping tiga generasi bangsanya, dari anak, cucu dan cicitnya, dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan bangsanya. Mereka dihimbau tetap menyumbangkan kearifan yang telah diakumulasi selama lebih tiga sampai empat puluh tahun sebagai pegawai negeri dan sisa-sisa umur dan tenaganya untuk membantu kegiatan anak cucunya. Mereka diajak menaruh perhatian, peduli dan berbagi kepada anak dan cucunya yang sedang giat membangun dalam kapasitas “ing ngarso sun tulodo” atau “tut wuri handayani”, bahkan dalam hal-hal tertentu, apabila memiliki kemampuan, bisa “tut wuri hambayari”, alias berbagi modal memperkuat usaha yang dikelola oleh anak cucunya. Kesempatan menaruh perhatian dan berbagi itu diarahkan sekaligus sebagai amal ibadah guna mengisi program SDGs dengan target-target utama pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan dan pengurangan kesenjangan.
Alasannya sungguh tepat karena SDGs mengharuskan agar pembangunan berkelanjutan bukan hanya untuk generasi masa kini tetapi menjamin generasi masa depan, anak cucu bisa melanjutkan kehidupan dalam keadaan damai, bahagia dan sejahtera.
Oleh karena itu pada tahun 2017 para anggota lansia yang tinggal di desa dianjurkan sebanyak mungkin membaur dengan masyarakat sekitarnya. Para anggota sejauh mungkin menjadikan dirinya sebagai penggerak pembangunan keluarga dan masyarakat yang ada di desanya. Sebisa mungkin membantu masyarakat desa yang dewasa ini mendapat dorongan dan dukungan yang makin besar dari pemerintah untuk mengelola pembangunan keluarga dan masyarakat di desanya secara mandiri. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada rakyat untuk secara gotong royong merancang pembangunan keluarga dan entaskan kemiskinan secara mandiri, memberikan bantuan dana yang makin besar, berbagai perguruan tinggi memperbantukan tenaga mahasiswa dalam jumlah puluhan ribu melalui kuliah kerja nyata, SMK diberikan kesempatan kerja lapangan bersama keluarga dan masyarakat di desa, bahkan apabila dikehendaki masyarakat dan penduduk desa bisa ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian yang menurunkan instrukturnya ke desa. Kesempatan telah diberikan, tetapi kadang-kadang belum seluruhnya disosialisasikan kepada masyarakat atau karena itu “terpaksa” pelaksanaannya “diborong” oleh pegawai kantornya sendiri sehingga tidak menumbuhkan efek ganda bagi masyarakat luas.
Bagi para penyandang disabilitas dasar hukum yang kuat telah dicanangkan melalui pengesahan UU Disabilitas yang mudah-mudahan segera disusul dengan PP dan berbagai Keputusan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota serta dilaksanakan dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab dan sungguh-sungguh.
Para penyandang disabilitas tidak menunggu UU, banyak yang dengan kemauan sendiri dan semangat yang tinggi melakukan kegiatan dan menolong kawan-kawan sesama dengan kasih sayang dan sungguh-sungguh.
Seorang penyandang disabilitas di Yogyakarta, Pak Bambang, binaan Drs. Siswadi MBA, seorang penyandang disabilitas karena kecelakaan dan seorang pengusaha yang berhasil, Ketua Harian DNIKS yang gigih, serta binaan Dr. Ir. Siswono Yudhohusodo yang baik hati, ternyata berhasil membuka usaha penyewaan mobil dengan armada yang besar dan berhasil.
Dengan kasih sayang, pak Bambang memperkerjakan rekan-rekannya disabilitas tuna rungu dan tuna netra dalam perusahaannya. Kepada rekan-rekannya diberikan pelatihan ketrampilan dan disiplin baja seperti dirinya sendiri. Rekannya yang tuna rungu ditugasi urusan manajemen di kantor seperti akuntansi yang sangat ruwet. Mereka juga ditugasi mengantar mobil kepada pelanggan, sungguh sangat menarik. Seorang tuna rungu tidak bisa mendengar apa yang dikatakan pelanggannya, padahal pelanggan tidak mengerti bahasa isyarat. Tetapi tekhnologi canggih mengajarkan penggunaan “sms” dengan hp yang bisa menolong, sehingga segala seluk beluk “perjanjian” sewa mobilnya bisa didiskusikan melalui sms biarpun keduanya saling berhadapan.
Dengan pengamatan yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang diketahui bahwa seorang penyandang tuna netra tidak harus selamanya hanya menjadi tukang pijat. Mereka bisa ditugasi di kantor untuk menerima tilpon pesanan mobil yang segera diteruskan kepada petugas lain yang bertanggung jawab sehingga tidak ada satu sambungan yang harus menunggu karena petugasnya sedang sibuk. Mereka bisa ditugasi urusan pemeliharaan, utamanya membersihkan dan menjamin agar keperluan utama mobil seperti alat-alat bantu dan lainnya siap sewaktu-waktu mobil di sewa pelanggannya. Ternyata tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik dan hampir tanpa cacat. Suatu perhatian dan kepedulian yang menghasilkan perkawinan tekhnologi canggih untuk membawa saudara kita yang kekurangan mampu mengisi pembangunan inklusif dengan sempurna.
(Prof. DR. Haryono Suyono, MA. PhD – Pengamat Sosial).
