Bali, 20 Desember 2016
Para pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, BUMD yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) terlihat antusias. Pasalnya setelah sekian lama nomaden karena tidak memiliki kantor, akhirnya harapan untuk dapat melaksanakan aktifitas secara teratur tercapai sudah. Pemlaspasan dan Mendem Pedagingan Gedung PWRI Bali dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Keenem, Selasa, (17/11) dipuput oleh Ida Sulinggih dari Gria Timbul Kesiman, Denpasar. Kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan Piodalan di kantor setempat dihadiri perwakilan Bupati Badung, perwakilan Wali Kota Denpasar, Pengurus PWRI Daerah Provinsi Bali, SKPD Provinsi Bali, Mitra Kerja PWRI, Ketua-ketua Cabang PWRI bersama Ketua Ranting PWRI se-Provinsi Bali dan undangan lainnya.
Ketua Pengurus Daerah PWRI Provinsi Bali, IBM Kusuma Penson, dalam sambutannya mengatakan pembangunan gedung baru PWRI yang terletak di Jalan Kemoning No. 2 Denpasar, dimulai semenjak tahun 2011 dan baru berakhir bulan November 2013 dengan menelan biaya kurang lebih 2,5 M. Lokasi yang merupakan bekas Dinas Pariwisata Daerah Tk. I Bali. Sempat berkali-kali pindah, akhirnya atas komitmen Pemerintah Provinsi Bali, diberikanlah gedung bekas Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk dijadikan lokasi tetap pembangunan gedung PWRI hingga sekarang dengan memberikan bantuan untuk renovasi sebesar Rp. 2,5 M.
Sementara ketua panitia pemlaspasan gedung, I Made Selamet, dalam laporannya mengatakan disamping kegiatan pemlaspasan, mendem pedagingan dan piodalan di kantor, acara dirangkaikan juga dengan upacara caru resig gana, manca sata serta pawintenan. Pembiayaan pemlaspasan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi, dan didukung oleh mitra kerja PWRI seperti BPD Bali, PT Taspen, BTPN, PWRI Kota Denpasar, Badung diikuti seluruh anggota PWRI. Dengan pembangunan gedung baru PWRI, diharapkan pensiunan dari PNS Provinsi, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dapat melaksanakan aktifitasnya dalam mendukung kegiatan yang berazaskan Pancasila, bersifat nasional, mandiri, demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bersifat nirlaba, modern dan tetap menjaga dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan masyarakat,rakyat Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
